Puisi Indahnya Berkomunikasi

Komunikasi itu Silaturahmi

By: Anoeh


Komunikasi adalah membangun sebab-sebab dan menyampaikan alasan

Sebab sebab terdiri dari rangkaian pengaruh yang rasional

Alasan adalah media penyusunan sebab-sebab tadi

Realitas menjadi tonggak kebenarannya

Kalau komunikasi yang baik terjadi,

Aku percaya, ia mampu menjadi kunci

Daripada kebahagian dan harmonisasi

Karena kejujuran dan transparansi tunduk kepadanya

Aku tak takut putus cinta

Yang kutakutkan putus komunikasi

Karena putus cinta bisa saja mis-informasi

Sedang putus komunikasi berarti patahkan tali silaturahmi

Allah melaknat orang yang memutus tali silataruhmi

Sementara dis-harmonisasi masih bisa diatasi

Asal jangan sampai sumpah mati


Pare, 24 April 2008

Diposting dari : http://anoeh.multiply.com/journal/item/56/Komunikasi_Puisi

Berita Ekologi Manusia, FEMA, IPB

Sumber: http://health.detik.com/read/2010/01/20/113036/1282217/763/perusahaan-rokok-dipaksa-beberkan-formula

Washington, Dari 4.000 lebih bahan kimia yang terdapat dalam rokok, hanya sekitar 60 saja yang benar-benar teridentifikasi peneliti sebagai zat berbahaya dan karsinogenik. Badan pengawas makanan dan obat Amerika (FDA/Food and Drug Administration) pun mewajibkan perusahaan rokok membeberkan secara detail formula rahasia rokoknya demi alasan kesehatan.

Untuk pertama kalinya, FDA mewajibkan perusahaan tembakau membeberkan formula rokoknya dengan detail melalui sebuah undang-undang. FDA akan meneliti sejauh mana formula itu berefek pada kesehatan. Peringatan pada kemasan dinilai FDA tidaklah cukup. Selama ini, perusahaan rokok banyak yang menggunakan campuran bahan cocoa, kopi, mentol dan zat aditif lainnya untuk memberi cita rasa yang lebih enak pada rokok. Namun banyak diantara mereka yang tidak melaporkan kandungan tersebut dan merahasiakannya pada FDA.

Melalui undang-undang yang rencananya diterapkan Juni 2011, FDA akan mempublikasikan daftar formula dan memberikan informasi pada publik mengenai racikan mana yang tidak berbahaya, berbahaya atau membuat candu. “Produk tembakau adalah satu-satunya produk konsumsi manusia yang kita tidak benar-benar tahu apa saja didalamnya,” ujar Lawrence R. Deyton, direksi FDA, seperti dilansir Health24, Rabu (20/1/2010).

Para produsen rokok mengatakan produk mereka berisikan tembakau, air, gula pemanis buatan serta sedikit bahan kimia semacam diammonium phosphate (bahan yang digunakan untuk mengatur kecepatan bakar dan rasa) dan ammonium hydroxide (untuk meningkatkan cita rasa).

Padahal penelitian ilmiah menyebutkan bahwa bahan-bahan kimia tersebut bisa membuat tubuh menyerap nikotin lebih cepat. Dan hal itu sudah menyebabkan kematian ribuan orang. Tiap tahunnya, Centres for Disease Control and Prevention (CDC) Amerika melaporkan 443.000 kasus kematian akibat rokok.

Peningkatan pajak, peringatan kesehatan, larangan merokok dan stigma sosial memang berhasil mengurangi angka penjualan rokok, namun penurunan tersebut masih dinilai terlalu kecil. Menurut American Cancer Society, rokok dan asapnya mengandung lebih dari 4.000 bahan kimia, namun hanya 60 bahan yang benar-benar diketahui sebagai zat karsinogenik. “Kenyataannya kita hanya tahu sedikit saja. Sangat sulit jika ingin mengetahui secara akurat bahan mana yang benar-benar berbahaya atau tidak bagi tubuh. Perlu penelitian yang panjang untuk mengetahuinya,” kata Dr David Burns dari University of California-San Diego.

Makalah Akhir

MAKALAH

PERANAN INSTITUSI LOKAL DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT PEDESAAN

OLEH :

PUTRI EKASARI

I34080101

DEPARTEMEN SAINS KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT

FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2010


DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1.Pengertian Pembangunan

1.1.2 Pengaruh Institusi Lokal di Pedesaan

1.2 Rumusan Masalah

1.3 Tujuan

1.4 Manfaat

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Pengaruh Insitusi Lokal

3.1.1 Realitas Keberadaan Institusi Lokal Tradisional di Dalam Kehidupan  Masyarakat Desa

3.1.2 Peranan Institusi Lokal Dalam Pembangunan Desa

3.2 Kontribusi Institusi Lokal Dalam Pembangunan Desa

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.2 Saran

DAFTAR PUSTAKA


BAB I PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

1.1.1. Pengertian Pembangunan

Menurut Suparlan (1994), secara sederhana pembangunan dapat dilihat sebagai seperangkat upaya  yang terencana dan sistematik yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup warga masyarakat. Salah satu bentuk pembangunan pembangunan tersebut adalah pembangunan masyarakat desa, yaitu pembangunan yang diterapkan di daerah pedesaan oleh pemerintah.

“Sejak awal kegiatan pembangunan di Indonesia, pembangunan pedesaan baik di Jawa maupun di luar Pulau Jawa telah banyak mendapat perhatian. Hal ini merupakan sebuah konsekuensi logis bagi Bangsa Indonesia yang memang sebagian besar penduduknya hidup di daerah pedesaan yang mencapai 70 % dari keseluruhan penduduk di Indonesia.  Sehingga titik sentral pembangunan adalah daerah pedesaan” (Ali Imron, 2002).

Lembaga Masyarakat atau Social Institution adalah himpunan norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Wujud yang konkrit dari lembaga kemasyarakatan tersebut adalah association (Soekanto, 1987).

Selama ini di desa telah ada seperangkat lembaga-lembaga yang muncul dan timbul dari inisiatif masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan hidup yang harus dipenuhinya. Umumnya lembaga-lembaga lokal ini masih bersifat sangat tradisional dengan berbagai kekurangan-kekurangan yang ada dari segi organisasi/kelembagaan modern. Namun, kuatnya birokrasi di pemerintahan desa, serta tebalnya sifat paternalistik tidak menjamin efektifnya pengorganisasiannya potensi desa untuk membangun. Nampaknya masih diperlukan suatu forum tingkat desa yang lebih efektif daripada LKMD yang sekarang ada, sehingga pengembangan kelompok swadaya masyarakat (KSM), reformasi sosio-budaya, proses pengembangan masyarakat, peningkatan inisiatif dan dinamika desa, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring serta proses musyawarah dapat berjalan lancar. Budaya “rembug desa” perlu dikembangkan lagi, dan untuk mewujudkan peranan dan keterlibatan masyarakat desa di dalam membangun desanya, wakil-wakil masyarakat harus duduk di dalam pranata Lembaga Musyawarah Desa (LMD) yang membahas dan memutuskan kegiatan pembangunan desa. LMD inilah yang mengembangkan potensi dan semangat desa, termasuk menggerakkan prakarsa desa untuk membangun desanya sendiri, dengan atau tanpa intervensi dari luar desa (Suparlan, 1994).

1.1.2 Pengaruh Institusi Lokal di Pedesaan

Kita dapat menjumpai banyak sekali institusi-institusi lokal baik yang sudah lama tumbuh ataupun modifikasi bahkan yang baru dibentuk oleh masyarakat sendiri dalam rangka memenuhi kebutuhannya dan umumnya institusi lokal tersebut adalah bermuatan agama, seperti Lembaga Tahlil. Penguatan institusi lokal tradisional seperti ini sebenarnya adalah merupakan refleksi dari budaya, agama dan adat istiadat setempat yang diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat. Namun walaupun demikian adanya, ternyata institusi-institusi lokal keagamaan tersebut mampu berkiprah dalam kehidupan masyarakat desa, khususnya dalam pembangunan masyarakat desa itu sendiri bila dibandingkan dengan institusi-institusi buatan pemerintah (Ali Imron, 2002). Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis ingin melihat, apakah keberadaan institusi lokal yang masih begitu tradisional dengan berbagai keterbatasan yang ada bila dibandingkan dengan lembaga modern masih bisa bertahan di tengah proses modernisasi pedesaan?

1.2    Rumusan Masalah

  1. Bagaimanakah realitas keberadaan institusi lokal tradisional di dalam kehidupan masyarakat desa?
  2. Apa saja peranan institusi lokal dalam pembangunan desa?
  3. Apa kontribusi yang diberikan oleh institusi lokal untuk menunjang pembangunan desa.

1.3    Tujuan

  1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan persepsi masyarakat desa terhadap keberadaan institusi lokal yang telah lama tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.
  2. Untuk mengetahui peran serta upaya institusi lokal tradisional maupun modern dalam menggalang partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan.
  3. Untuk mengetahui kontribusi yang diberikan oleh institusi lokal untuk menunjang pembangunan desa.

1.4    Manfaat

  1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi kajian pembangunan desa.
  2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan berguna
    untuk memberikan masukan bagi perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan pedesaan, terutama bagi pejabat berwenang dalam hal pembuat kebijakan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Diberlakukannya Undang-Undang NO. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah telah memberikan peluang bagi daerah (kabupaten dan kota) untuk menciptakan kemandirian dalam rangka membangun daerahnya dengan berpijak pada prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi dan peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal.

Namun kenyataan yang terjadi akhir-akhir ini masih banyaknya terjadi benturan-benturan sosial, baik dalam bentuk konflik, kekerasan, bahkan terorisme yang mengacak-acak modal sosial (social capital) sehingga kita sudah banyak kehilangan nilai-nilai kejujuran, solidaritas, keadilan, persatuan, dan nilai-nilai lainnya yang dapat meningkatkan kemantapan persatuan dan kesatuan.

Upaya yang harus dilakukan adalah bagaimana kita sebagai bangsa menata kembali modal sosial yang telah kita miliki sesuai dengan peran kita masing-masing dalam institusi lokal yang lambat laun diharapkan dapat menyebar ke institusi yang lebih luas dan lebar yaitu institusi global.

Di dalam perkembangan pembangunan lembaga istilah lokal sulit didifinisikan. Pada tataran makro lokal adalah lawannya dari global. Sehingga istilah lokal dapat digunakan untuk menyebut peradaban suatu negara sedang global untuk menyebut peradaban pada tataran antarnegara (regional dan internasional). Lokal menurut pemahaman UU No. 22 Tahun 1999 adalah pada tataran mikro artinya istilah lokal untuk menyebut kawasan daerah tingkat satu/propinsi, daerah tingkat dua/ kabupaten atau kota, dan dimungkinkan lokal untuk menyebut yang lebih spesifik yaitu kecamatan dan desa. Jadi institusi lokal merupakan asosiasi komunitas setempat yang bertanggung jawab atas proses kegiatan pembangunan setempat (Esman dan Uphoff, 1982:9), seperti rukun tetangga, arisan trah, kelompok pengajian, kelompok ronda dan sejenisnya. Yang jelas institusi ini memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah setempat.

Institusi lokal dalam komunitas harus dilihat sebagai suatu sistem yang saling silang menyilang (cross-cutting affiliation) dan institusi lokal telah menyediakan jaring pengaman sosial (sosial safety net) ketika komunitas lokal berada dalam situasi krisis. Kehadiran institusi lokal bukan atas kepentingan pribadi/individu tetapi atas kepentingan bersama, sehingga institusi lokal lama kelamaan menduduki pada posisi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan lokal. Rasa saling percaya warga komunitas lokal yang digalang dan diasah melalui institusi ini semakin hari semakin didambakan sebagai modal sosial (sosial capital).

Institusi lokal ternyata mampu menjadi bingkai etika komunitas lokal (Purwo Santoso, 2002: 6). Institusi lokal pada dasarnya adalah regulasi perilaku kolektif, di mana sandarannya adalah etika sosial, sehingga institusi lokal mampu menghasilkan kemampuan mengatur diri sendiri dari kacamata normatif.

BAB III PEMBAHASAN

3.1    Pengaruh Insitusi Lokal

3.1.1 Realitas Keberadaan Institusi Lokal Tradisional di Dalam Kehidupan    Masyarakat Desa

Selama ini di desa telah ada seperangkat lembaga-lembaga yang muncul dan timbul dari inisiatif masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan hidup yang harus dipenuhinya. Umumnya,  lembaga-lembaga lokal ini masih bersifat sangat tradisional dengan berbagai kekurangan-kekurangan yang ada dari segi organisasi/ kelembagaan modern. Padahal di sisi lain, pemerintah sebagai Stakeholder dari program pembangunan sangat memerlukan lembaga yang sangat mumpuni untuk mejadi wadah/ saluran pembangunan bahkan sarana paling tepat untuk mempercepat pembangunan pedesaan[1].

Dengan berpijak pada realita inilah pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai perlunya pembentukan lembaga masyarakat modern dalam rangka pelaksanaan pembangunan di pedesaan karena pembangunan ini akan lebih memberikan peluang besar guna keberhasilan pembangunan itu sendiri daripada pemerintah menggunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada. Namun, masyarakat desa ternyata lebih memilih bergabung dan aktif menjadi lembaga kemasyarakatan tradisional dibanding untuk ikut dan aktif dalam lembaga formal, semisal LKMD. Kecenderungan masyarakat untuk menentukan pilihan yang demikian ini tentunya bukan karena tanpa sebab. Masyarakatlah yang mengetahui  sendiri tentang apa yang dibutuhkan dan menjadi kepentingan dalam hidupnya sehingga sangat berhak untuk menentukan tindakan-tindakan yang perlu dilakukannya dalam rangka pemenuhan dari segala kebutuhannya. Dengan demikian, masyarakat benar-benar mandiri tanpa lagi tergantung kepada pemerintah, keswadayaan yang demikianlah yang diharapkan[2].

Berikut adalah data tentang perbandingan jumlah bantuan pemerintah dengan jumlah swadaya masyarakat dalam pembangunan desa periode    1969- 1990[3].

Tabel. Perkembangan Bantuan Desa Swadaya Masyarakat Indonesia Periode   1969/1970 Sampai Dengan 1989/1990

Tahun Anggaran Jumlah Bantuan Pemerintah (Juta) Jumlah SwadayaMasyarakat (Juta)
1969/1970 4.600 15.700
1970/1971 5.600 10.600
1971/1972 5.250 4.039
1972/1973 5.700 5.600
1973/1974 11.400 5.355
1975/1976 15.929 10.246
1976/1977 19.794 12.159
1977/1978 23.174 22.590
1978/1979 23.955 20.352
1980/1981 31.025 26.181
1981/1982 50.738 29.171
1982/1983 70.450 38.513
1983/1984 91.611 27.637
1984/1985 92.822 57.428
1985/1986 98.568 59.499
1986/1987 98.863 75.977
1987/1988 98.863 72.208
1988/1989 112.000 62.750
1989/1990 112.000 63.992

Sumber : Diolah dari lampiran pidato Presiden di depan Rapat Paripurna DPR-RI setiap tanggal 16 Agustus

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya bantuan  pemerintah dalam bentuk dana kepada masyarakat desa memang  cenderung masih cukup lebih besar dibandingkan  usaha dana dari swadaya masyarakat desa itu sendiri. Namun perlu diingat, masyarakat menganggap bahwa pemerintah hanyalah sebagai fasilitator untuk memenuhi kebutuhannya.

Kehadiran suatu lembaga di tengah-tengah masyarakat atau yang biasa disebut dengan proses pelembagaan dapat dilihat sebagai proses yang semula tidak dalam pengendalian kesadaran manusia dan sebagian lagi usaha sadar manusia. Proses pelembagaan berarti suatu lembaga tidak dalam keadaan yang statis. Jika suatu lembaga sudah tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang selalu berkembang dan berubah, maka lembaga tersebut menjadi usang dan bahkan lenyap/mati sehingga akan diganti dengan lembaga lain yang lebih mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya[4].

3.1.2 Peranan Institusi Lokal Dalam Pembangunan Desa

Selama ini ada kesan, karena pembangunan harus dilaksanakan dengan cepat maka pemerintah tidak lagi bisa menunggu tumbuhnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, partisipasi diganti dengan mobilisasi sehingga kebanyakan masyarakat tidak dilibatkan dalam tahap perencanaan, tetapi hanya pelaksanaannya saja[5]. Akibat adanya dorongan motivasi seperti personal attraction group prestige and task performance inilah menjadikan alasan individu-individu untuk berpartisipasi dalam pembangunan melalui institusi-institusi lokal[6] .

Partisipasi merupakan proses aktif, inisiatif yang diambil oleh warga komunitas sendiri, dibimbing oleh cara berfikir mereka sendiri, dengan menggunakan sarana dan proses (lembaga dan mekanisme) yang mana mereka dapat menegaskan kontrol secara efektif[7].

Di dalam sebuah institusi atau organisasi, para individu atau organisasi para individu juga dimungkinkan untuk bekerjasama satu dengan yang lain dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Alasan lain individu berpartisipasi dalam institusi-institusi adalah adanya kebanggaan dari seseorang untuk menjadi bagian dari suatu institusi serta adanya harapan bahwa keterlibatannya akan memberikan kemudahan baginya untuk mencapai tujuan pribadi. Lembaga/organisasi lokal merupakan salah satu elemen penting dalam pembangunan desa. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa adanya institusi lokal, birokrasi ,dan partisipan, maka infrastruktur tidak akan dapat dibangun atau dipertahankan[8]

Institusi lokal merupakan faktor dominan dalam menggerakkan partisipasi. Sungguhpun aktivitas partisipasi masyarakat itu dapat didorong atau dirangsang oleh prakarsa pemerintah atau prakarsa sendiri, tetapi partisipasi mereka cenderung tidak efektif bila berada di luar konteks organisasi. Dan di daerah pedesaan, organisasi lokal merupakan faktor yang penting dalam usaha-usaha pembangunan desa.

3.2 Kontribusi Institusi Lokal Dalam Pembangunan Desa

Sebagai contoh penelitian yang dilakukan oleh Ali Imron (2002)[9] di     Desa Simorejo, Kecamatan Kanor,Kabupaten Bojonegoro. Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, berbagai macam pembangunan telah dilakukan oleh Lembaga Tahlil mulai dari pembangunan spiritual sampai pembangunan fisik. Pembangunan sarana fisik sejauh ini yang telah dilakukan oleh Lembaga Tahlil adalah membangun jalan, jembatan, musholla, MCK sampai pada tempat tinggal. Dari segi sarana transportasi yang selama ini telah dibangun oleh Lembaga Tahlil adalah sekitar 75% dari jalan yang ada di desa, sedangkan sisanya 25% adalah dibangun oleh pemerintah desa. Hal ini menunjukkan tingkat kemandirian dan keswadayaan masyarakat yang tinggi. Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut masalah tenaga kerja bukanlah masalah yang rumit karena masyarakat sendirilah yang melakukan kegiatan tersebut mulai dari tenaga tukang sampai tenaga kasar. Masyarakat dalam hal ini menerapkan sistem gotong royong, jadi anggota Lembaga Tahlil yang ada kesemuanya akan secara suka rela untuk membantu sesuai dengan waktu yang mereka bisa. Penjadwalan perlu dilakukan agar setiap anggota secara merata dapat menyumbangkan tenaganya.

Kesejahteraan suatu masyarakat sifatnya adalah relatif, artinya bahwa peningkatan kesejahteraan dalam kurun waktu tertentu akan berbeda kualitas dan coraknya di banding dengan peningkatan yang akan terjadi dikurun waktu yang lain. Bahkan tingkat kesejahteraan dari sesuatu masyarakat di wilayah tertentu, akan dapat berbeda dengan tingkat kesejahteraan masyarakat lain, diwilayah yang lain[10].

Dengan demikian yang terpenting dalam pembangunan adalah keberhasilan yang dapat memberikan perbedaan keadaan yang dinilai lebih baik, sempurna, lebih sehat, lebih manusiawi dan sebagainya, dari sebelum dilakukan programprogram pembangunan atas sesuatu masyarakat.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap fokus masalah, maka dapatditarik kesimpulan sebagai berikut :

  1. Program pembangunan hanya akan dapat berjalan apabila masyarakat merasa ikut dilibatkan dalam pembangunan itu sendiri. Dalam hal ini, keterlibatan masyarakat tidak saja pada keikutsertaan dalam pekerjaan proyek pembangunan, tetapi juga partisapasi secara totalitas.
  2. Tidak semua tradisi ataupun adat istiadat dan budaya yang berbau lokal dan tradisional akan menghambat pembangunan desa. Bisa jadi tradisi, adat istiadat serta budaya masyarakat yang ada justru sangat membantu dan mendukung terlaksananya pembangunan desa.
  3. Institusi lokal adalah sarana yang paling efektif untuk menumbuh kembangkan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan. Sehingga ketergantungan masyarakat akan peran pemerintah dalam pembangunan akan semakin berkurang dan akan mampu menciptakan kemandirian masyarakat.
  4. Institusi lokal, seperti Lembaga Tahlil, mempunyai kekuatan yang tidak dimiliki oleh institusi formal yang ada, yaitu berupa kedekatannya dengan masyarakat tingkat bawah, dan lebih peka dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga keberadaannya sangat menentukan sekali akan keberhasilan sebuah pembangunan.

4.2 Saran

Dalam rangka pembangunan desa hendaknya pemerintah benar-benar memanfaatkan institusi lokal sebagai ujung tombak pembangunan yang melaksanakan berbagai program pembangunan yang ada. Sehingga   pemerintah tidak perlu lagi membentuk lembaga ataupun kelompok  pelaksana baru, karena institusi lokal yang sudah ada jauh lebih mengerti  tentang kehidupan masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

Imron M Ali. 1992. Peran Institusi Lokal Dalam Pembangunan Desa : Kajian

Tentang Peran Lembaga Tahlil Dalam Pembangunan Desa di Desa  Simorejo  Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro.   

(http://pustakaonline.wordpress.com/2008/3/22).

Maskun, Sumitro. 1993. Pembangunan Masyaraka Desa. Yogyakarta : Media

Widya Mandala.

Nasdian Fredian Tonny. Pengembangan Masyarakat : Pemberdayaan dan

Partisipasi Komunitas. Bogor : IPB.

Soekanto, Soerjono. 1987. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : Rajawali Pers.

Suparlan, Pasudi. 1994. Pembangunan Yang Terpadu dan Berkesinambungan.

Balitbang Depsos RI.

Usman, Sunyoto. 1993. Konsep Dasar Sosiologi. Yogyakarta : UGM.


[1] Ali Imron, Peran Institusi Lokal Dalam Pembangunan Desa,

( http://pustakaonline.wordpress.com/2008/03/22/), hal 2 .

[2] Ibid., hal 3.

[3] Suparlan, Pembangunan Yang Terpadu Dan Berkesinambungan (Balitbangsos DEPSOS RI, 1994),  hal 1.

[4] Usman, Konsep Dasar Sosiologi  (Yogyakarta : UGM, 1996), dalam Ali Imron, Peran Institusi Lokal Dalam    Pembangunan  Desa, (http://pustakaonline.wordpress.com/2008/03/22/) , hal 6.

[5] Suparlan, op. cit.,hal 108.

[6]  Ali Imron, op. cit., hal 8.

[7] Tonny, Pengembangan Masyarakat : Pemberdayaan dan Partisipasi Komunitas (Bogor : IPB), hal 59.

[8] Ali Imron, op. cit., hal 9.

[9] Ibid, hal 10.

[10] Maskun, Pembangunan Masyarakat Desa, (Media Widya Mandala :Yogyakarta, 1993).